Destinasi wisata Polandia, 10 desa akan menerima Rp 1 miliar - WisataHits
Jawa Timur

Destinasi wisata Polandia, 10 desa akan menerima Rp 1 miliar

KEPANJEN – Sebanyak 10 desa di Kabupaten Malang telah mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Anggaran tersebut dimaksudkan untuk mendukung sektor ekonomi dan pariwisata yang akan dikembangkan oleh desa. Setiap desa akan mendapatkan Rp 100 juta.

Di antara tidak kurang dari 10 desa yang mendapatkan dana pengembangan wisata adalah Desa Tirtomarto di Kecamatan Ampelgading. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun sistem jembatan di kawasan wisata Coban Srengenge. Sedangkan 9 desa lainnya yang mendapatkan BKK memiliki Desa Sitiarjo di Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe) yang berpotensi menjadi rest area bunga teratai. Kemudian Desa Tambakrejo, Kabupaten Sumawe dengan wisata paralayang.

Lalu ada Desa Karangkates di Kecamatan Sumberpucung yang saat ini sedang menyempurnakan wisata Bumi Ganesha. Juga Desa Lawang Turirejo dengan Wisata Bukit Tursina dan Desa Sumberporong Kecamatan Lawang dengan Kafe Miring. Sementara itu, Desa Landungsari di Kecamatan Dau memanfaatkan DKK untuk membenahi Pasar Warna-Warni. Sementara Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso dengan wisata Gunung Mujur.

Sebuah bangunan pusat oleh-oleh dibangun di Desa Madirejo, Kecamatan Pujon dan BKK. Terakhir Desa Pandesari Kecamatan Pujon menggunakan BKK untuk wisata kebun sayur Pandesari.

Eko Margianto, Kepala Dinas Pembangunan Kota dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang menjelaskan, total BKK untuk 10 desa tersebut sebesar Rp 1 miliar. “Misalnya, Desa Tirtomarto menerima BKK bersamaan dengan bersih-bersih desa beberapa waktu lalu. BKK ini berasal dari DPMD Provinsi Jawa Timur,” kata Eko.

Menurutnya, BKK berfungsi untuk mendukung pembangunan ekonomi warga. Bantuan ini juga dimaksudkan untuk membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Serta meningkatkan daya saing melalui pembangunan infrastruktur.

Eko berharap tahun depan sudah ada BKK untuk desanya lagi. “Berapa yang bisa dicairkan tahun depan, bagaimanapun, tergantung sepenuhnya pada DPMD Provinsi Jatim,” pungkas Eko. (baik/tidak)

KEPANJEN – Sebanyak 10 desa di Kabupaten Malang telah mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Anggaran tersebut dimaksudkan untuk mendukung sektor ekonomi dan pariwisata yang akan dikembangkan oleh desa. Setiap desa akan mendapatkan Rp 100 juta.

Di antara tidak kurang dari 10 desa yang mendapatkan dana pengembangan wisata adalah Desa Tirtomarto di Kecamatan Ampelgading. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun sistem jembatan di kawasan wisata Coban Srengenge. Sedangkan 9 desa lainnya yang mendapatkan BKK memiliki Desa Sitiarjo di Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe) yang berpotensi menjadi rest area bunga teratai. Kemudian Desa Tambakrejo, Kabupaten Sumawe dengan wisata paralayang.

Lalu ada Desa Karangkates di Kecamatan Sumberpucung yang saat ini sedang menyempurnakan wisata Bumi Ganesha. Juga Desa Lawang Turirejo dengan Wisata Bukit Tursina dan Desa Sumberporong Kecamatan Lawang dengan Kafe Miring. Sementara itu, Desa Landungsari di Kecamatan Dau memanfaatkan DKK untuk membenahi Pasar Warna-Warni. Sementara Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso dengan wisata Gunung Mujur.

Sebuah bangunan pusat oleh-oleh dibangun di Desa Madirejo, Kecamatan Pujon dan BKK. Terakhir Desa Pandesari Kecamatan Pujon menggunakan BKK untuk wisata kebun sayur Pandesari.

Eko Margianto, Kepala Dinas Pembangunan Kota dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang menjelaskan, total BKK untuk 10 desa tersebut sebesar Rp 1 miliar. “Misalnya, Desa Tirtomarto menerima BKK bersamaan dengan bersih-bersih desa beberapa waktu lalu. BKK ini berasal dari DPMD Provinsi Jawa Timur,” kata Eko.

Menurutnya, BKK berfungsi untuk mendukung pembangunan ekonomi warga. Bantuan ini juga dimaksudkan untuk membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Serta meningkatkan daya saing melalui pembangunan infrastruktur.

Eko berharap tahun depan sudah ada BKK untuk desanya lagi. “Berapa yang bisa dicairkan tahun depan, itu tergantung sepenuhnya pada DPMD Provinsi Jatim,” tutup Eko. (baik/tidak)

Source: news.google.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button