PHRI Sukoharjo mengusulkan pembentukan Kantor Pariwisata - WisataHits
Jawa Tengah

PHRI Sukoharjo mengusulkan pembentukan Kantor Pariwisata

SUKOHARJO – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sukoharjo prihatin dengan pembongkaran dua Benda Cagar Budaya yang Diduga (ODCB) di Kabupaten Kartasura, yaitu Benteng Ndalem Singopuran di Desa Singopuran dan Benteng Keraton Kartasura.

Ketua PHRI Sukoharjo Oma Nuryanto mengatakan, pembongkaran dua tembok bangunan bersejarah tersebut tak lepas dari minimnya pengetahuan masyarakat tentang status cagar budaya kedua kompleks lindung tersebut.

“Saya dengar pemilik tanah dengan benteng di desa Singopuran adalah orang ketiga (pembeli) dan saya tidak tahu bahwa benteng itu cagar budaya, selain itu tidak ada tandanya,” kata Nenek.

Agar kedua kasus tersebut tidak terulang kembali dan untuk melindungi cagar budaya dan destinasi wisata lainnya, PHRI Sukoharjo mengusulkan kepada pemerintah kabupaten setempat untuk membentuk biro pariwisata. Menurut Oma, sektor pariwisata di Sukoharjo yang begitu penting dan luas cakupannya hanya dikelola oleh satu lembaga setingkat kation, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan hanya setingkat kepala bagian, perannya tidak akan maksimal.

“Dengan adanya Tourist Board yang didukung oleh SDM yang baik dan dukungan anggaran yang memadai, akan lebih mudah untuk menyelamatkan cagar budaya atau destinasi wisata lainnya. Mulai dari pendataan, sosialisasi hingga pelabelan agar masyarakat tahu,” kata Nenek Nuryanto.

Selain melestarikan cagar budaya, promosi pariwisata Sukoharjo juga optimal jika dilakukan oleh lembaga tingkat pelayanan. Menurut Nenek, sektor pariwisata di Sukoharjo yang hanya dikelola oleh kation, tertinggal jauh dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di bekas kediaman Surakarta yang dikelola oleh dinas. Bahkan sektor pariwisata di beberapa daerah tersebut menjadi andalan untuk memenangkan PAD.

“Faktanya, tempat wisata di Sukoharjo cukup banyak dan indah. Namun, kontribusinya terhadap APBD tidak signifikan karena hanya dikelola di bawah Dewan Pendidikan. Makanya kami usulkan dibuatkan Tourist Office agar kontribusinya optimal,” kata Nenek Nuryanto. (kwl/bendungan)

SUKOHARJO – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sukoharjo prihatin dengan pembongkaran dua Benda Cagar Budaya yang Diduga (ODCB) di Kabupaten Kartasura, yaitu Benteng Ndalem Singopuran di Desa Singopuran dan Benteng Keraton Kartasura.

Ketua PHRI Sukoharjo Oma Nuryanto mengatakan, pembongkaran dua tembok bangunan bersejarah tersebut tak lepas dari minimnya pengetahuan masyarakat tentang status cagar budaya kedua kompleks lindung tersebut.

“Saya mendengar bahwa pemilik tanah dengan benteng di desa Singopuran adalah orang ketiga (pembeli) dan saya tidak tahu bahwa benteng itu cagar budaya, selain itu tidak ada tandanya,” kata Nenek.

Agar kedua kasus tersebut tidak terulang kembali dan untuk melindungi cagar budaya dan destinasi wisata lainnya, PHRI Sukoharjo mengusulkan kepada pemerintah kabupaten setempat untuk membentuk biro pariwisata. Menurut Oma, sektor pariwisata di Sukoharjo yang begitu penting dan luas cakupannya hanya dikelola oleh satu lembaga setingkat kation, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan hanya setingkat kepala bagian, perannya tidak akan maksimal.

“Dengan adanya Tourist Board yang didukung oleh SDM yang baik dan dukungan anggaran yang memadai, akan lebih mudah untuk menyelamatkan cagar budaya atau destinasi wisata lainnya. Mulai dari pendataan, sosialisasi hingga pelabelan agar masyarakat tahu,” kata Nenek Nuryanto.

Selain melestarikan cagar budaya, promosi pariwisata Sukoharjo juga optimal jika dilakukan oleh lembaga tingkat pelayanan. Menurut Nenek, sektor pariwisata di Sukoharjo yang hanya dikelola oleh kation, tertinggal jauh dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di bekas kediaman Surakarta yang dikelola oleh dinas. Bahkan sektor pariwisata di beberapa daerah tersebut menjadi andalan untuk memenangkan PAD.

“Faktanya, tempat wisata di Sukoharjo cukup banyak dan indah. Namun, kontribusinya terhadap APBD tidak signifikan karena hanya dikelola di bawah Dewan Pendidikan. Makanya kami usulkan dibuatkan Tourist Office agar kontribusinya optimal,” kata Nenek Nuryanto. (kwl/bendungan)

Source: radarsolo.jawapos.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button