Ketua MPR Dorong Optimalisasi Dana Desa untuk Kesejahteraan Warga Desa

jakarta –

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mengoptimalkan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Hal itu diucapkannya setelah menerima menerima para camat dan para kepala desa dari Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

Ia menjelaskan pagu dana desa tahun 2022 telah ditetapkan sebesar Rp 68 triliun dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Dalam RAPBN 2023, Presiden Joko Widodo berencana menaikan anggaran dana desa menjadi Rp 71 triliun pada tahun 2023. Semakin menegaskan komite Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran, perbatasan, dan desa,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (2/8/). 2022).

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN

“Secara total, dana desa telah disalurkan sebesar Rp 400,1 triliun sejak tahun 2015. Antara lain digunakan untuk berbagai infrastruktur di desa, seperti jalan desa, embung, irigasi, jembatan, pasar desa, fasilitas air bersih, drainase; sumur, serta sejumlah infrastruktur lainnya,” imbuhnya.

Ia menjelaskan pada tahun 2022, pemerintah desa di Kabupaten Purbalingga mendapatkan gelontoran Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dengan total Rp 367,9 miliar. Dana sebesar itu dibagi untuk 224 desa se-Kabupaten Purbalingga dengan rincian ADD Rp 120.563.476.000 dan DD Rp 247.368.204.000.

“Penyalurannya bisa dilakukan setiap bulan dari yang biasanya 3 termin. Sasaran penggunaan ADD dan DD bisa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan dialukandes creative bencana/karenenakya desurat masing-masing pemerintah desa dalam mengelola ADD dan DD agar bisa bermanfaat bagi kemakmuran masyarakat pedesaan,” jelas Bamsoet.

Waki Ketua Umum Pemuda Pancasila ini para kepala desa bisa memanfaatkan ADD dan DD untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), sehingga bisa mengembangkan program Desa Wisata Agro (DEWA), Desa Wisata Industri (DEWI), dan Desa Digital (DEDI), yang dicetuskan Wakil Presiden KH Maruf Amin. Untuk wisata agro, misalnya, cukup dibuat tempat yang untuk foto, lokasi yang instagramable, sudah bisa menambah banyak turis, yang akhirnya bisa menambah menarik untuk masyarakat sekitar.

“Pengelolaan dana desa secara tepat sassaran melalui Bumdes, dapat mendorong percepatan Indonesia keluar dari garis kemiskinan ekstrem. Karena itu, kepolisian dan kejaksaan di berbagai daerah harus memberikan pendampingan kepada para kepala desa dalam memanfaatkan dana desa,” ujarnya.

Jangan sampai karena ketidaktahuan para kepala desa dan perangkat desa terkait masalah administratif, tindakan harus berhadapan dengan hukum di hari hukum,” pungkas Bamsoet.

Para camat dan kepala desa dari Kabupaten Purbalingga yang hadir antara lain Camat Karangreja Dedhy kurniawan, Kepala Desa Karangreja Sujarwo, Kepala Desa Tlahap Lor Dirman, Kepala Desa Siwarak Suratman, Kepala Desa Karangjambu Warsito, Kepala Desa Tlagayasa Muhammad, Kepala Desa Gondang Amin, Kepala Desa Karangduren Tyo Pamungkas, Ketua PPDRI Purbalingga Sahuri, serta perangkat desa Adi, Darso dan Kursono.

(ncm/ega)

Source: news.detik.com