Bukan Kemendagri, tapi Ridwan Kamil Tolak Perda Kota Agama Depok | dari Tempometro
Bukan Kemendagri, tapi Ridwan Kamil Penentang Perda Kota Depok TempoMetro
Kementerian Dalam Negeri mengatakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menolak keputusan daerah tentang kota agama di Kota Depok.
TEMPO: Subsidi yang diberikan berasal dari APBD Kota Medan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan Kota Medan sebesar 5,6% untuk mengatasi dampak penyesuaian kenaikan harga BBM belakangan ini. buaya, biawak atau kulit ular Senin, 3 Oktober 2022 23:30 WIB Bobby Nasution, Walikota Medan, mendatangkan Senin (3/10/2022).
CO, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri angkat bicara terkait penyebaran informasi penolakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Kota Keagamaan (PKR) Kota Depok atau Perda Kota Keagamaan (Perda) Kota Depok. . Direktur Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Makmur Marbun mengatakan, penolakan raperda untuk Kota Keagamaan itu tidak dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melainkan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat. Pembubuhan stiker ini sebagai tanda penumpang akan mendapat subsidi Rp. Makmur mengatakan, saat memang ada penolakan Raperda Kota Agama oleh Pemprov Jabar, Pemkot Depok sudah berkonsultasi dengan kementerian Dalam Negeri. Kementerian untuk menanyakan kebenaran alasan penolakan yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. “Jadi apa yang disampaikan Gubernur Jabar, ada substansi dalam Raperda yang menyentuh kewenangan mutlak pemerintah pusat, makanya (Pemkot Depok) datang ke kami untuk konsultasi informal dan menginformasikan bahwa itu benar adanya. apa yang disampaikan oleh Pemprov Jabar,” kata Makmur. Lebih lanjut Wali Kota mengatakan, pembubuhan stiker ini sebagai tanda penumpang mendapat subsidi Rp1,5 triliun.
“Ternyata walikota mendapat informasi lain,” tambahnya. Ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk merespon pengurangan subsidi BBM dari pemerintah pusat sekaligus mengantisipasi kenaikan inflasi di daerah,” kata Bobby Nasution. Kementerian Dalam Negeri menyinkronkan undang-undang dan peraturan di atas. , kekompakan dan toleransi,” kutip Idris dari situs pribadinya. BACA JUGA: Wali Kota Medan Bobby Nasution Buka Pasar Sastra “Setelah itu scan barcode dan tunjukkan hp ke sopir dan tinggal bayar tarif lama.” Bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam urusan keagamaan, salah satunya adalah Penganggaran pemimpin spiritual yang bersangkutan. Karena sepatu yang kami hadirkan bisa menjangkau dua target pasar tersebut,” kata Jaja dalam keterangannya, Minggu, 2 Oktober 2022. “Kalau ada aturan seperti itu, Pemkot Depok bisa melakukan belanja langsung ke Badan Perencanaan Pengembangan Penelitian (Bappeda). untuk polling,” kata Idris.1. “Subsidi sebesar Rp.
Namun, penolakan terhadap Perda Kota Keagamaan menghambat pelaksanaan visi dan misi Kota Depok yang mengusung semboyan agama. Nanti perusahaan akan mendistribusikan sesuai dengan daftar kendaraan yang terdaftar di perusahaan,” jelasnya. Salah satu Tempat Wisata di Bandung Foto: pixabay Selain membuat sepatu, Hirka juga membuat kulit kambing dan sapi. Persyaratan dan laporan Jangan main-main, harus diwaspadai, bisa menjebak kita dengan permainan hibah, itulah tujuan perda ini,” kata Idris. Masalah Sosial Selain itu, masih banyak pengendara angkot yang belum memahami sepenuhnya program yang ada.
Lanjut membaca:
tempo.co »
Gubernur Jatim Khofifah Soal Tragedi Kanjuruhan: Pemprov Fokus Tangani Korban
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Pemprov Jatim fokus menangani korban tragedi Kanjuruhan. Baca Selengkapnya >>
Dampak kenaikan BBM, Bobby Nasution beri subsidi 900 unit angkot di Medan | merdeka.comSebanyak 900 kendaraan angkutan kota (Angkot) di Kota Medan mendapat subsidi dari Pemkot Medan.
Hanya di Bandung Kulit Kaki Ayam bisa jadi sepatuKota Bandung sebenarnya sudah diakui sebagai kota kreatif
Bobby Nasution berikan subsidi untuk 900 AngkotWali Kota Medan Bobby Nasution Beri Subsidi Kepada 900 Angkutan Kota (Angkot) Di Kota Medan, Sumatera Utara Terkait Penyesuaian Harga BBM…
Promosi Pariwisata, Kota Deltamas Tuan Rumah Festival Budaya Jepang-IndonesiaSinar Mas Land dan Sojitz Corporation menjadi tuan rumah Festival Budaya Jepang-Indonesia Deltamas Matsuri 2022 pada Sabtu (1/10) dan Minggu (2/10) melalui PT Puradelta Lestari Tbk.
Tragedi Arema FC vs Persebaya Tewaskan 127 Orang, Duka Wawali Surabaya – Pikiran-Rakyat.comWakil Wali Kota Surabaya Armuji angkat bicara soal tragedi Arema FC-Persebaya yang menewaskan 127 orang.
TEMPO: Subsidi yang diberikan berasal dari APBD Kota Medan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan Kota Medan sebesar 5,6% untuk mengatasi dampak penyesuaian kenaikan harga BBM belakangan ini. buaya, biawak atau kulit ular Senin, 3 Oktober 2022 23:30 WIB Bobby Nasution, Walikota Medan, mendatangkan Senin (3/10/2022).
CO, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri angkat bicara terkait penyebaran informasi penolakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Kota Keagamaan (PKR) Kota Depok atau Perda Kota Keagamaan (Perda) Kota Depok. . Direktur Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Makmur Marbun mengatakan, penolakan raperda untuk Kota Keagamaan itu tidak dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melainkan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat. Pembubuhan stiker ini sebagai tanda penumpang akan mendapat subsidi Rp. Makmur mengatakan, saat memang ada penolakan Raperda Kota Agama oleh Pemprov Jabar, Pemkot Depok sudah berkonsultasi dengan kementerian Dalam Negeri. Kementerian untuk menanyakan kebenaran alasan penolakan yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. “Jadi apa yang disampaikan Gubernur Jabar, ada substansi dalam Raperda yang menyentuh kewenangan mutlak pemerintah pusat, makanya (Pemkot Depok) datang ke kami untuk konsultasi informal dan menginformasikan bahwa itu benar adanya. apa yang disampaikan oleh Pemprov Jabar,” kata Makmur. Lebih lanjut Wali Kota mengatakan, pembubuhan stiker ini sebagai tanda penumpang mendapat subsidi Rp1,5 triliun.
“Ternyata walikota mendapat informasi lain,” tambahnya. Ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk merespon pengurangan subsidi BBM dari pemerintah pusat sekaligus mengantisipasi kenaikan inflasi di daerah,” kata Bobby Nasution. Kemendagri menyinkronkan peraturan perundang-undangan di atas, kohesi dan toleransi,” kutip Idris dari situs pribadinya untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat akan masalah agama, salah satunya adalah penganggaran untuk pemimpin spiritual. Karena sepatu yang kami hadirkan bisa menjangkau dua target pasar tersebut,” kata Jaja dalam keterangannya, Minggu, 2 Oktober 2022. “Kalau ada aturan seperti itu, Pemkot Depok bisa melakukan belanja langsung ke Badan Perencanaan Pengembangan Penelitian (Bappeda). untuk polling,” kata Idris.1. “Subsidi sebesar Rp.
Namun, penolakan terhadap Perda Kota Keagamaan menghambat pelaksanaan visi dan misi Kota Depok yang mengusung semboyan agama. Nanti perusahaan akan mendistribusikan sesuai dengan daftar kendaraan yang terdaftar di perusahaan,” jelasnya. Salah satu Tempat Wisata di Bandung Foto: pixabay Selain membuat sepatu, Hirka juga membuat kulit kambing dan sapi. Persyaratan dan laporan Jangan main-main, harus diwaspadai, bisa menjebak kita dengan permainan hibah, itulah tujuan perda ini,” kata Idris. Masalah Sosial Selain itu, masih banyak pengendara angkot yang belum memahami sepenuhnya program yang ada.
Source: headtopics.com