Penyaluran BBM bersubsidi tidak efektif - KRJOGYA - WisataHits
Yogyakarta

Penyaluran BBM bersubsidi tidak efektif – KRJOGYA

YOGYA, KRJOGJA.com- Pemerintah resmi mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan harganya akan disesuaikan dengan harga pasar. Pengalihan tersebut bertujuan agar dukungan yang lebih tepat sasaran dari Departemen Sosial melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan subsidi upah pekerja.

Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad MA Konsumsi BBM Orang Kaya. Menurutnya, hal itu justru menunjukkan kelemahan pemerintah sendiri dalam mendistribusikan BBM. Selain itu, juga diklaim ada upaya untuk mengeksploitasi orang yang mampu dan tidak mampu.

“Subsidi yang tidak tepat sasaran ini harus menjadi fokus utama daripada menaikkan harga BBM. Jika ini masalahnya, semuanya akan terpengaruh. Ini disebut kesalahan beberapa orang dan konsekuensinya adalah untuk semua orang. Itu tidak sepenuhnya benar. Bagaimana distribusi dan pemantauannya sejauh ini? Jangan sampai hal ini terjadi, karena dengan setiap kenaikan harga BBM, alasan ini terus berulang. Dugaan kami juga kenapa harus mengadu yang mampu dan yang tidak kompeten,” kata anggota Komite I DPD RI itu dalam keterangan tertulis, Senin (9/5/2022).

Karena itu, pria yang akrab disapa Gus Hilmy itu meminta pemerintah memaksimalkan program Departemen BUMN berupa Pertashop. Perlu diketahui, program tersebut sudah direncanakan sejak tahun 2020 dengan target 10.000 unit. Namun, hingga tahun 2022 baru 4.311 Pertashop yang telah tercapai. Dengan modal yang tidak sebesar SPBU, Gus Hilmy melihat Pertashop sebagai solusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan meratakan BBM bersubsidi.

Selain itu, Gus Hilmy juga melihat upaya pendistribusian yang lebih tepat melalui aplikasi MyPertamina. Tapi sekali lagi, sayangnya aplikasi baru benar-benar aktif setelah BBM naik. Menurutnya, hal ini menunjukkan banyak program yang tidak terkoordinasi dengan baik.

Gus Hilmy juga mengungkapkan, mensubsidi rakyat merupakan kewajiban konstitusional negara. Menurutnya, sangat disayangkan defisit APBN harus ditanggung rakyat.

“Anggaran negara berfungsi untuk kesejahteraan rakyat. Jika subsidi penduduk dianggap membebani anggaran negara, hal ini harus dikoreksi. Itulah amanat konstitusi bagi tatanan perekonomian nasional. Dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Orang sudah membayar pajak, itu sudah cukup. Sisanya memompa BUMN untuk menghasilkan keuntungan, memaksimalkan potensi alam dan pariwisata, memaksimalkan perikanan dan pertanian, transisi ke energi terbarukan, dan aliran pendapatan pemerintah lainnya. Ini bukan tentang membuat perbedaan bagi orang-orang,” jelas salah satu pengawas di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.

Hal lain yang perlu dibenahi, menurut pria yang juga Ketua Syuriah PBNU ini adalah menempatkan Indonesia setara dengan negara lain dalam hal konsumsi bahan bakar. Menurut dia, tingginya harga BBM di beberapa negara karena konsumsi lebih banyak didorong oleh industri, sedangkan masyarakat di Indonesia lebih banyak didorong oleh pertanian dan pelayaran. Di sisi lain, pendapat per kapita juga berbeda. (Februari)

Source: www.krjogja.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button