Integrasi Transportasi Perkotaan: Solusi Angkutan Umum di Cekungan Bandung - WisataHits
Jawa Barat

Integrasi Transportasi Perkotaan: Solusi Angkutan Umum di Cekungan Bandung

Integrasi Transportasi Perkotaan: Solusi Angkutan Umum di Cekungan Bandung

Ridwan Kamil di Trans Metro Pasundan (jabarprov.go.id) Kota yang sibuk dan sejuk dikelilingi pegunungan, Bandung merupakan salah satu kota terpopuler di Indonesia. Terletak di provinsi Jawa Barat, Bandung merupakan pusat kegiatan bisnis, pemerintahan dan pariwisata. Kepopuleran tersebut membuat Bandung dan sekitarnya semakin berkembang, membutuhkan pemukiman yang lebih luas dan transportasi umum yang baik, sayangnya transportasi umum di Bandung dan sekitarnya masih menghadapi masalah besar seperti jangkauan, kapasitas dan efisiensi yang terbatas, bahkan keberadaan berbagai transportasi informal membuat kemacetan menjadi masalah. yang tak terhindarkan. Kemacetan lalu lintas ini berdampak besar pada perekonomian kota Bandung dan sekitarnya.

Transportasi di wilayah Cekungan Bandung

Aglomerasi perkotaan adalah wilayah yang berdekatan secara geografis dengan saling ketergantungan ekonomi, sosial dan ekologi. Cekungan Bandung yang terdiri dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan lima kecamatan di Kabupaten Sumedang memenuhi syarat untuk terbentuknya kawasan metropolitan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersiap membangun transportasi publik yang lebih baik melalui pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) dan berencana mengintegrasikannya dengan kereta lintas rel (LRT) terintegrasi. Namun, masalah saat ini harus diselesaikan sebelum rencana ini dapat berfungsi dengan baik. Permasalahannya, Bus Trans Metro Pasundan yang saat ini menjadi moda transportasi utama yang menghubungkan kawasan Cekungan Bandung kerap ditolak dan terancam oleh angkutan kota yang menempuh rute yang sama. Hal ini menciptakan ketegangan antara angkutan kota dan bus baru, selalu menghambat rencana perluasan angkutan umum dan meningkatkan kemacetan.

Angkutan Paratransit: Angkutan Kota

Dalam konteks angkutan umum, angkutan umum termasuk dalam kategori angkutan informal atau angkutan paratransit. Model angkutan ini bercirikan pola pelayanan yang diberikan oleh operator dan dapat digunakan oleh siapa saja dengan kesepakatan antara penumpang dan pengemudi sesuai dengan keinginan pengguna. Pergerakan alat transportasi ini memiliki rute dan jadwal yang fleksibel yang dapat dimodifikasi sesuai dengan pengguna individu yang lebih fokus pada permintaan. Konsep pola permintaan responsif Black (1995) adalah sebagai berikut:

Sistem transportasi on-demand atau ride-hailing, ada hewan peliharaan layanan:

Banyak-ke-satu: Penumpang dijemput di mana saja tetapi diturunkan hanya di satu lokasi, seperti tempat kerja yang besar.

Banyak-ke-sedikit: Penumpang hanya dibawa ke beberapa tempat, seperti pusat kota, pusat perbelanjaan, atau rumah sakit.

Banyak-ke-banyak: Asal dan tujuan dapat ditemukan di mana saja di area layanan.

Angkutan umum: Bus Rapid Transit (BRT)

BRT (Bus Rapid Transit) merupakan salah satu bentuk angkutan umum yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah. BRT memiliki keunggulan dalam hal efisiensi waktu dan biaya. Namun BRT juga memiliki kelemahan dalam hal infrastruktur yang kurang memadai dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perbedaan antara angkutan umum dan paratransit

Perbedaan antara angkutan umum dan paratransit cukup jelas. Angkutan umum adalah jenis angkutan yang dikelola oleh pemerintah atau swasta dengan jadwal tetap dan melayani rute yang telah ditentukan. Sedangkan paratransit merupakan jenis transportasi yang tidak dikelola oleh pemerintah maupun swasta, seperti B. Angkutan kota (Angkot) dan ojek. Sayangnya, perbedaan ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum sehingga masyarakat sering mengira angkutan umum (Angkot) adalah angkutan umum.

Mengintegrasikan Angkot dengan BRT sebagai solusi transportasi umum Cekungan Bandung

Sebagai layanan terpisah, baik BRT maupun Angkot memiliki kekurangan masing-masing yang harus disinergikan untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum. Kedua moda ini dapat diintegrasikan dengan menawarkan penumpang akses mudah untuk transfer antara layanan angkutan kota dan BRT. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan hub atau titik transfer antara jalur angkutan kota dan jalur BRT, yang memungkinkan penumpang untuk dengan mudah berpindah di antara kedua jalur tersebut. Selain itu, pemerintah juga dapat menyediakan layanan informasi yang memudahkan penumpang untuk mengetahui rute dan jadwal layanan transit perkotaan dan BRT, serta menyediakan tiket untuk beralih di antara kedua layanan tersebut. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah menggunakan angkutan kota dan BRT sebagai alternatif angkutan umum terpadu.

Integrasi angkot dengan BRT di kawasan Cekungan Bandung dapat memberikan manfaat berupa peningkatan efisiensi, kapasitas dan kualitas pelayanan pada sistem angkutan umum. Selain itu, dengan mengintegrasikan angkutan umum dengan BRT, juga dapat menjangkau tempat-tempat yang sebelumnya tidak dapat dijangkau dengan angkutan umum lainnya. Namun upaya integrasi tersebut tentunya bukan tanpa kendala, ada juga kendala dalam mewujudkan integrasi angkutan umum dan BRT di Kota Bandung, seperti keterbatasan sumber daya, masalah regulasi dan perbedaan standar kualitas pelayanan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan integrasi angkutan kota (Angkot) dengan Bus Rapid Transit (BRT) adalah:

  1. Ketersediaan Infrastruktur: Integrasi Angkot dengan BRT membutuhkan infrastruktur yang memadai seperti jalur eksklusif untuk BRT, hub atau titik pertukaran di mana penumpang dapat berpindah antara BRT dan Angkot, serta fasilitas lain yang dibutuhkan seperti halte, jembatan penyeberangan dan lain-lain.

  2. Kualitas Layanan: Integrasi angkot dengan BRT harus memberikan layanan berkualitas seperti: B. sistem tiket yang mudah digunakan, jadwal yang teratur dan kondisi kendaraan yang baik.

  3. Koordinasi yang Baik: Integrasi angkot dengan BRT harus dilakukan dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, operator angkot dan operator BRT.

  4. Edukasi dan Kepekaan: Integrasi angkot dengan BRT harus didukung dengan edukasi dan kepekaan yang baik agar masyarakat dapat memahami manfaat dan kegunaan layanan ini.

  5. Penyesuaian Tarif: Integrasi angkot dengan BRT perlu didukung dengan tarif yang sesuai agar masyarakat dapat menggunakan layanan tersebut dengan biaya yang terjangkau.

  6. Pemantauan dan evaluasi: Pengintegrasian angkutan umum dengan BRT harus dilakukan dengan pemantauan dan evaluasi yang tepat sehingga dapat diketahui keberhasilan dan permasalahannya.

  7. Kepemimpinan dan Komitmen Pemerintah yang Kuat: Kepemimpinan dan komitmen pemerintah yang kuat dalam implementasi program integrasi Angkot dan BRT sangat penting untuk memastikan keberhasilan program. Kepemimpinan dan komitmen pemerintah yang kuat dapat membantu mengatasi masalah yang muncul selama pelaksanaan program, seperti: B. keuangan, peraturan dan masalah lainnya.

  8. Keterlibatan Masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam program integrasi angkot dan BRT juga sangat penting. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan masukan terhadap program ini agar dapat diperbaiki sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

  9. Kemudahan Akses: Integrasi angkot dengan BRT harus memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan ini, tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga dari segi ekonomi.

  10. Data dan Analisis: Data dan analisis yang baik dapat membantu menentukan keberhasilan program integrasi Angkot-BRT dan dapat digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan program tersebut.

Transportasi umum di kawasan Cekungan Bandung menghadapi permasalahan yang serius, sehingga diperlukan perubahan yang menyeluruh untuk meningkatkan kualitas lalu lintas di kawasan Cekungan Bandung. Transformasi ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan angkutan perkotaan dengan Bus Rapid Transit (BRT) dan menempatkan angkot sebagai penunjang angkutan umum. Namun untuk melaksanakan integrasi tersebut diperlukan alokasi sumber daya yang cukup, mengembangkan regulasi yang konsisten dan memenuhi kebutuhan masyarakat, serta sinergi antara pemerintah, operator transportasi dan masyarakat dalam pengembangan dan implementasi integrasi angkutan umum. buat dan GRT.

Source: news.google.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button