Fatma mendorong SKPD untuk mempercepat realisasi belanja pada APBD triwulan II 2022 - WisataHits
Yogyakarta

Fatma mendorong SKPD untuk mempercepat realisasi belanja pada APBD triwulan II 2022

ABATANEWS, MAKASSAR – Wakil Walikota Makassar Fatmawati Rusdi mengimbau seluruh SKPD untuk mempercepat pelaksanaan penyerapan anggaran APBD Triwulan II 2022.

Hal itu disampaikan Fatmawati pada Rapat Monitoring Evaluasi, Kegiatan APBD, dan Realisasi PAD Triwulan II 2022 di Ruang Sipakatau, Balaikota, Kamis (21/7/2022).

“Hari ini saya ingin meminta penjelasan kepada beberapa instansi terkait langkah apa yang dilakukan agar target tersebut bisa terealisasi, sehingga bisa menjadi barometer bagi SKPD lain yang penyerapan anggarannya masih rendah,” ujarnya.

Baca Juga: Layanan Kominfo Luncurkan Cloud Data Storage and Repository Apps

Fatmawati mengingatkan seluruh perangkat daerah dan divisi untuk segera mempercepat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Makassar Helmy Budiman mengatakan, menurut dia, dari total 51 SKPD dan 12 divisi, masih ada SKPD yang catatannya saat ini jauh dari harapan.

“Kami menargetkan rasio belanja 40 persen, terutama untuk investasi. Karena kalau yang namanya belanja modal itu mengacu pada pemulihan ekonomi daerah atau pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Baca Juga: Promosi Pariwisata Yogyakarta, Dispar Boyong Makassar 20 Pelaku Industri Kreatif

Menurutnya, masih ada 18 SKPD yang jauh dari target, karena realisasi anggaran masih 33,2 persen.

“Tentu kita berharap SKPD sadar bahwa pengeluaran yang ada menjadi tanggung jawab SKPD, tanggung jawab kepada masyarakat yang namanya belanja modal terkait perputaran ekonomi,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini Pemkot Makassar sedang menempuh kebijakan melalui surat edaran untuk menunda pembayaran TPP bagi SKPD yang belum mencapai penyerapan anggaran 40 persen.

Baca Juga: Pemkot Makassar Tawarkan Bantuan Permodalan Kepada Pelaku UMKM di Lorong Wisata

“Dalam surat edaran itu kami telah menunda pembayaran TPP pada bulan Juni tetapi itu baru kebijakan pertama, akan ada lebih banyak kebijakan yang akan datang, apakah kami menunda nanti atau mungkin mengurangi atau tidak memberi sama sekali. Jadi kalau tidak berakselerasi dan hanya memikirkan TPP, sayang sekali namanya jelek sekali,” pungkasnya.

penulis: Azwar

Source: abatanews.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button