Dukung Good Governance, Kemsetneg Gelar Webinar Keterbukaan Informasi Publik - WisataHits
Yogyakarta

Dukung Good Governance, Kemsetneg Gelar Webinar Keterbukaan Informasi Publik

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) bersama Pusat Pengelolaan (PPK) Komplek Gelora Bung Karno dan Pusat Pengelolaan (PPK) Komplek Kemayoran menyelenggarakan webinar “Transformasi Humas Pemerintah Dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Publik Menuju Good Governance” di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta, Senin (28/11).

Kegiatan ini merupakan upaya Sekretariat Negara Departemen untuk membangun komitmen bersama dalam membangun kepercayaan, reputasi dan keterikatan (keterikatan(PID).

Rangkaian kegiatan PPID Kemensetneg selama tiga hari ini dibuka oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Setya Utama. Setya mengatakan Sekretariat Negara Kementerian terus mengakselerasi perbaikan dan mengambil langkah-langkah strategis, terutama menjadikan inovasi sebagai dasar transformasi pengelolaan informasi publik.

“Pengelolaan informasi publik di lingkungan lembaga kepresidenan diharapkan tidak hanya membuahkan hasil KELUAR tetapi juga memiliki hasil dalam mendukung tata kelola yang baik dan dalam membangun ketahanan informasi yang masuk akal dan bermanfaat bagi publik,” ujar Setya.

Selain itu, terkait pula dengan transformasi tata kelola pengelolaan informasi publik, Setya menyampaikan: “Kita semua perlu terus melakukan transformasi layanan kehumasan agar dapat memastikan keterbukaan informasi publik yang kita kembangkan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterjangkauandan penerimaan“kata Setia.

Sejalan dengan itu, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Donny Yoesgiantoro dalam sesi paparannya menyampaikan bahwa PPID perlu meningkatkan kemampuannya dalam mengelola semua informasi entitas publik dengan baik. Nantinya, otoritas juga harus mulai menyiapkan perencanaan informasi (rencana pengembangan informasi) sehingga masukan keluaran, dan hasil Kinerja lembaga publik dapat diukur dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai badan independen yang memastikan kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan turunannya, KIP menyadari bahwa ada tiga tantangan yang harus dihadapi di seluruh dunia. “Ada tiga tantangan di dunia. Globalisasi menciptakan persaingan, keterbukaan harus menciptakan partisipasi, kemudian teknologi menciptakan digitalisasi. Itu perubahannya,” kata Donny.

Foto: Pras-Humas Kementerian Sekretariat Negara

Pada sesi presentasi kedua, Direktur Utama PT Taman Wisata Candi (TWC), Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero), Edy Setijono mengungkapkan strategi komunikasi PT TWC terkait pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Taman hiburan budaya standar internasional melalui upaya revitalisasi. Ada empat pilar dalam konsep pengelolaan TMII yaitu inklusif, hijau, Budayadan Cerdik.

pilar Termasuk menunjukkan tujuan yang terbuka untuk semua lapisan masyarakat, mentolerir dan menghormati budaya. konsep Hijau akan menjadikan TMII sebagai wisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sekarang TMII sudah membuat ketentuan kendaraan elektrik (EV) berupa shuttle bus dan penggerak trem yang dapat digunakan pengunjung untuk berkeliling TMII. konsep Budaya mencoba mewujudkan TMII sebagai jendela yang merepresentasikan keragaman budaya Indonesia, itu Pertunjukan terbaik kecantikan Indonesia. Kemudian dengan draf Cerdik, TMII mengembangkan dan mengimplementasikan platform digital untuk tata kelola TMII yang lebih baik dan menjadi representasi masa depan Indonesia.

Untuk menciptakan kesamaan persepsi terkait keterbukaan informasi publik, Kepala Biro Humas Sekretariat Negara Kementerian, Eddy Cahyono Sugiarto mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama mendukung keterbukaan informasi publik untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujar Eddy.

Eddy melanjutkan, transformasi digital pelayanan publik yang dilakukan Sekretariat Negara Kementerian berbasis inovasi. “Utama transformasi manajemen PR adalah inovasi sesuai instruksi Sekretariat Negara, yaitu melalui deregulasi, debirokratisasi, digitalisasi, simplifikasi. proses bisnisdengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan TI,” jelas Eddy.

Foto: Pras-Humas Kementerian Sekretariat Negara

Eddy juga menyampaikan tentang transformasi pelayanan publik di Sekretariat Negara: “Kita upayakan transformasi pelayanan publik melalui integrasi data dan informasi bersama dengan unit kerja lain di Sekretariat Negara melalui koordinasi, kolaborasi dan sinergi dalam ekosistem inovasi. ,” kata Eddy.

Webinar tersebut juga dihadiri oleh Ketua Pelaksana PPK Kemayoran Medi Kristanto; Dirjen PPK GBK, Susan Widijaningsih; Direktur Pemberdayaan PPC Area Kemayoran, Biwodotomo Witoradyo; Anggota PPID Sekretariat Negara Kementerian, serta perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Humas KHA/WKA-Kemensetneg)

Source: news.google.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button