DPRD minum kopi bersama wartawan se-Kota Bogor - WisataHits
Jawa Barat

DPRD minum kopi bersama wartawan se-Kota Bogor

Bogor (ANTARA) – Dengan ditutupnya sidang ketiga tahun sidang 2022, DPRD Kota Bogor menggelar “coffee talk” dengan perwakilan pers se-Kota Bogor. Reuni bersama wartawan dihadiri Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, Ketua Komisi II, Edy Darmawansyah, Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Zaenul Mutaqin dan Ketua Komite IV DPRD Kota Bogor. DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, Rabu (14 September).

Talkshow kopi santai ini digelar di Colony Cafe dekat Situ Gede, Kabupaten Bogor Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi yang erat antara anggota dewan dan anggota pers di kota Bogor.

Dalam kesempatan ini, Atang mewakili pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Bogor menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerjasama seluruh wartawan yang menginformasikan berbagai program dan kegiatan DPRD Kota Bogor, serta sebagai program pembangunan di Kota Bogor.

Baca Juga: Kunjungi Pameran Foto, Atang Trisnanto Apresiasi Foto Jurnalistik

“Terima kasih kepada seluruh sahabat media online, media cetak dan media elektronik yang telah membantu menyebarkan informasi mengenai program, kegiatan dan capaian DPRD Kota Bogor kepada masyarakat, termasuk program pembangunan bagi masyarakat Kota Bogor, sehingga warga dapat akses program,” jelas Atang.

Dalam kesempatan tersebut, Atang juga memaparkan beberapa prioritas kerja DPRD Kota Bogor pada 2022. Ia mengatakan, DPRD telah menerbitkan enam peraturan daerah (Perda) hingga Agustus. Dari fungsi penganggaran, DPRD Kota Bogor memastikan anggaran ditingkatkan sekitar Rp 500 miliar pada tahun 2022 dan 2023 amandemen APBD.


Ketua Komite II DPRD Kota Bogor Edy Darmawansyah menjelaskan pencapaian Komite II (Foto Antara/DPRD Kota Bogor).

“Alhamdulillah pendapatan kita meningkat hampir setengah miliar, baik melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Transfer Daerah. Kredit kepada Pemkot untuk peningkatan PAD, meskipun perlu ada upaya yang lebih inovatif untuk beberapa pos PAD yang masih bisa ditingkatkan. Semoga perekonomian yang sudah kembali normal ini dapat memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat,” kata Atang.

Untuk amandemen APBD 2022 sendiri, DPRD bersama Pemprov DKI akan menyelesaikan raperda pada akhir September 2022. Terkait hal tersebut, Atang mengatakan DPRD akan mendorong peningkatan pendapatan yang dapat digunakan langsung untuk pengeluaran yang mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat.

Baca Juga: DPRD Kota Bogor Dorong Turunkan Harga BBM dengan Alihkan Anggaran

“Saat ini warga berada dalam situasi sulit akibat kenaikan harga BBM. Kami meminta agar sikap Perubahan APBD 2022 dapat mengantisipasi persoalan tersebut. Baik dari sisi penganggaran yang menitikberatkan pada masyarakat menengah ke bawah, maupun pelaksanaan program yang perlu menyerap produk lokal dan tenaga kerja lokal,” kata Atang.

Dalam suasana santai ngopi dengan mencicipi berbagai jenis kopi, para ketua komisi juga ditanyai tentang ruang lingkup prioritas pelayanan masing-masing komisi dan pemantauan yang dilakukan selama ini.

Ketua Komite II DPRD Kota Bogor Edy Darmawansyah menjelaskan, pada 2022, selain masalah ekonomi dan insentif peningkatan PAD, Komite II banyak melakukan pemantauan terhadap masalah PKL.

“Selain masalah ekonomi dan PAD, Komisi II juga banyak melakukan mediasi terkait masalah PKL. Mulai dari penataan PKL di Pasar Kebon Kembang hingga pengaduan PKL dari mantan presiden teater, SMPN 19, Cifor dan lain-lain. Kedepannya penertiban terhadap PKL yang jumlahnya sangat banyak di Kota Bogor dapat dilakukan dengan baik. Kami juga mendorong pendirian pusat-pusat PKL di setiap kecamatan. Sehingga ada win-win solution, kota bisa tertib, sebaliknya pendapatan kotamadya (PKL) tidak terganggu,” jelas Edy.

 
Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor M. Rusli Prihatevy menjawab pertanyaan wartawan terkait bencana di Kota Bogor. (Foto Antara/DPRD Kota Bogor).

pembangunan infrastruktur publik

Untuk masalah infrastruktur, Komisi II DPRD fokus mengawasi pembangunan proyek-proyek yang ada di Kota Bogor. Di antaranya Masjid Agung, Pusat Olahraga Masyarakat (GOM) Bogor Utara dan Bogor Selatan, perpustakaan daerah, dan RSUD Kota Bogor.

Anggota Komisi III Zaenul Mutaqin mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan Komisi III, ada beberapa catatan pembangunan mega proyek di Kota Bogor. Pertama, perlu menambah jumlah pekerja untuk mempercepat proses kerja.

Baca Juga: Forkopimda Bogor Hentikan Aktivitas Pengunjung Riset Wisata Bersinar di KRB

Kedua, kualitas pelaksanaan oleh konsultan proyek yang ada harus diperhitungkan. Ini mencegah pengerjaan yang cacat dan bahan yang tidak cocok. Kedua hal ini penting untuk diperhatikan mengingat kondisi cuaca di Kota Bogor hujan hampir setiap hari, yang mempengaruhi keterlambatan proses konstruksi dan kualitas hasil proyek.

“Akhirnya kami juga meminta kepada instansi agar proses pengerjaan tetap tepat waktu dan tidak mengalami keterlambatan,” ujar pakar ZM tersebut.

 
Ketua Komite IV DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar memaparkan prestasi yang diraih Komite IV (Foto Antara/DPRD Kota Bogor).

Pendidikan, kesehatan, sosial

Sementara itu, Komisi IV DPRD Kota Bogor menitikberatkan pada tiga persoalan pokok yang erat kaitannya dengan masyarakat, yakni pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ketua Komisi IV DPRD Karnain Asyhar mengumumkan bahwa DPRD mendorong penyelarasan insentif tenaga kesehatan dengan ASN di layanan lain. Khusus untuk masalah BPJS, DPRD mendorong lebih banyak warga untuk mencari dukungan pemerintah.

“Jika melihat visi dan misi dalam RPJMD yang tertuang dalam Misi Bogor Sehat, peran dan posisi tenaga kesehatan harus dihormati dengan memberikan insentif yang sepadan dengan kinerja dan pengorbanannya. Jangan lebih kecil dari ASN di instansi lain. Kedua, meningkatnya jumlah penduduk miskin yang perlu ditanggung BPJS PBI untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan,” kata Karnain.

Baca juga: Komisi IV DPRD Kota Bogor Sosialisasi Perda pesantren

Penanganan fasilitas kesehatan bagi masyarakat miskin juga dinilai belum memadai. Karnain mengatakan persoalan ini masih berkisar pada belum terintegrasinya data yang ada di Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan BPJS Kesehatan.

“Kami mendorong Disdukcapil untuk membangun database yang lebih komprehensif untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat miskin yang nantinya dapat digunakan oleh dinas sosial dan BPJS Kesehatan,” jelas Karnain.

Terakhir, pada bidang pendidikan, Komisi IV menekankan pemerataan sekolah dan tidak banyak lulusan SMK yang diterima ke dunia kerja.

“Hasil penilaian PPDB perlu ditindaklanjuti dengan rencana strategis pengembangan SMPN di daerah tanpa sekolah umum. Di sisi lain, dalam hal penyerapan pekerjaan bagi lulusan SMK di Kota Bogor, masih sulit mencari pekerjaan, padahal Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bogor harus bisa merujuk lulusan SMK ini ke institusi yang ada”, tutup Carnain.

 
Foto bersama anggota DPRD Kota Bogor bersama wartawan usai diskusi di Colony Cafe sekitar Situ Gede, Kabupaten Bogor Barat. (Foto Antara/DPRD Kota Bogor).

Bencana Bogor siap

Di akhir obrolan santai, rekan-rekan wartawan menanyakan langkah apa yang harus dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan walikota dan wakil walikota pada akhir tahun 2023.

“DPRD Kota Bogor mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk menuntaskan program yang tertuang dalam RPJMD. Mungkin akan ada beberapa tujuan yang tidak akan tercapai, tetapi ada tujuan dan rencana strategis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang perlu disisir,” jelas Atang.

Alumni IPB ini juga mendorong pemerintah untuk bersiap menghadapi bencana di akhir 2022 dan awal 2023. Untuk itu, DPRD mendorong agar anggaran BTT bisa ditingkatkan dan proses pencairannya bisa dipermudah.

“DPRD saat ini fokus mengawal penanggulangan bencana di Kota Bogor. Kami meminta Pemkot Bogor untuk melengkapi data peta wilayah rawan bencana dan rawan bencana. Anggaran BTT harus memadai untuk mengantisipasi dampak bencana. Birokrasi yang panjang dalam penanganan dampak bencana perlu dipangkas,” kata Atang.

Potensi bencana di Kota Bogor sebenarnya cukup tinggi belakangan ini. Di sela-sela sesi pertama ini, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Rusli Prihatevy mengungkapkan, banyak warga yang mengeluh dan menyampaikan aspirasinya terkait penanggulangan bencana dan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Rusli mencontohkan, saat meninjau lokasi longsor di Desa Cipaku dan Mulyaharja di Kecamatan Bogor Selatan, terdapat tebing yang rawan longsor sehingga perlu campur tangan Pemkot Bogor.

“Kawasan rawan bencana ini akan menjadi fokus pengawasan kami sehingga bisa segera ditangani. Kami akan berkoordinasi dengan BPBD dan instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Jika wilayah itu berada di bawah yurisdiksi provinsi, kami juga akan melakukan koordinasi dengan provinsi. Kami berharap mereka yang terkena dampak dapat segera diobati. Lokasi rawan bencana bisa segera diperbaiki,” pungkasnya.(Adv.).

Source: megapolitan.antaranews.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button